Ketua DPW BPI KNPA RI Sumsel Menyuarakan Tolak People Power

CNN – OKU_Ketua DPW BPI KNPA RI SUM-SEL Mengimbau kepada semua jajaran DPD kabupaten/kota Dan Masyarakat se sumatera selatan untuk menahan diri, bahkan menolak ajakan kelompok tertentu untuk melakukan people power atau apa pun istilahnya (Gerakan Kedaulatan) menjelang pengumuman hasil Pemilu oleh KPU pada 22 Mei 2019.


Saat di konfirmasi ketua DPD BPI KNPA RI. kabupaten ogan komering ulu (OKU) M YUSDI,” (sabtu 18/5/19.)
Mengatakan”
Bahwa muatan dan konten misi people power yang akan mengepung,tidak mengakui,menduduki institusi-institusi kenegaraan penyeleng gara pemilu dan Istana, melakukan revolusi atas kekuasaan yang sah, sebagai fakta semua itu sudah mengarah pada ancaman, hasutan, dan penistaaan terhadap kelembaga formal”jelas nya.

Baca juga  ARYONO Caleg DPRD Kota Prabumulih No Urut 9 Dapil 3 (Prabumulih Timur) Dari Partai GERINDRA

Adapun Menurut ketua DPW Sumsel, ajakan people power menjelang pengumuman hasil pemilu sudah jelas menyimpang dan melanggar koridor hukum serta regulasi yang berlaku.

“Ini sudah jelas menyimpang dan melanggar koridor hukum dan regulasi yang berlaku, baik pelanggaran terhadap KUHP, Undang-Undang ITE, maupun Undang-Undang Pemilu,jelasnya.

Abdul muhin,menyebutkan konten ajakan dan hasutan untuk melakukan people power saat ini sudah mengarah pada abuse of freedom expression dari sistem demokrasi di Indonesia.

Ajakan people power itu mengarah pada tuduhan-tuduhan keras yang subjektif dan tidak konstruktif, kasar, dan fitnah

Baca juga  Mengenal Lebih Dekat Sosok Seorang ARIF SUDRAJAT Calon Legislatif Kab OKU Dari Partai PKB Dapil 1 No Urut 5

“Bahkan, ajakan itu sudah tegas mengandung materi yang actual malice (kejahatan yang sebenarnya).Oleh karena itu, people power semacam ini justru mencederai pilar-pilar kebebasan dan demokrasi dari negara hukum,”Negara dan pemerintah, tetap menjamin secara konstitusional terhadap kebebasan berekspresi.

Namun, masyarakat jangan menggunakan kebebasan ini secara absolut dan tanpa batas sehingga yang muncul ke permukaan adalah stigma abuse of freedom expression.

“Sebaiknya publik tidak terjebak oleh ajakanpeople power yang berpotensi melanggar norma dan koridor hukum,”pungkasnya.


Reforter (YD/SB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *